MINAHASA, mediasatu.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, secara daring, Senin (26/5/2025).
Menurut Sekda Lynda Watania, di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si, M.AP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S, Pemkab Minahasa siap mengawal dan mempercepat realisasi program strategis pemerintah pusat, terutama dalam pengendalian inflasi dan distribusi pangan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar tetap stabil dan terjangkau,” ujarnya.
Dalam Rakornas terungkap bahwa secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87% (year-on-year/yoy). Sementara itu, Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,62% yoy. Meski demikian, sektor pangan tetap menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama, terutama di wilayah kabupaten seperti Minahasa.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sulut pada Mei 2025 mencatat deflasi sebesar -0,40%, didorong penurunan harga sejumlah komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, inflasi masih terjadi di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Fluktuasi harga juga masih terjadi pada sejumlah komoditas strategis, termasuk di wilayah Minahasa. Harga Minyakita di beberapa kabupaten masih tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti di Sitaro dan Boltim, menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama Rakornas adalah rendahnya produksi sejumlah komoditas pangan di Sulut yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi bawang merah, misalnya, baru mencapai 2.751 ton dari kebutuhan 9.959 ton, sehingga dibutuhkan tambahan lahan tanam sekitar 743 hektare. Kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum terpenuhi secara optimal.
Realisasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut juga masih rendah, yakni 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pelaksanaan program agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam masa transisi pascapandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Rakornas secara daring ini turut diikuti oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Arody Tangkere, M.AP, Kadis Kominfo Maya Kainde, SH, M.AP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon, ST, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes, serta jajaran Pemkab Minahasa lainnya.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Minahasa untuk memperkuat strategi menghadapi tantangan pangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Win)
