MINAHASA, mediasatu.online – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, mengikuti rapat desk verifikasi dalam rangka optimalisasi indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Rapat yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tersebut dilaksanakan secara virtual Selasa, (19/11), di Ruang Command Center, Kantor Bupati Minahasa.
Rapat ini dipimpin oleh perwakilan KPK RI, Bapak Maruli Tua, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa, termasuk Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Sekretaris DPRD Minahasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta perwakilan dari Inspektorat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Minahasa.
Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan indeks MCP, yang menjadi indikator penting dalam penilaian tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mendukung penuh program pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI.
“Sinergi dan kolaborasi antarinstansi akan terus diperkuat guna memastikan target MCP tahun 2024 dapat tercapai secara maksimal. Upaya ini merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang terus dijalankan Pemerintah Kabupaten Minahasa, sekaligus menjadi wujud nyata dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Sekda.
Optimalisasi MCP tidak hanya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen Kabupaten Minahasa untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. (Win)
