MINAHASA, mediasatu.online – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (21/1/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan mempercepat implementasi digitalisasi daerah di Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya pada komoditas pangan. Selain itu, kami juga membahas percepatan implementasi digitalisasi daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” ujar Sekda.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 2024 cukup membanggakan. Inflasi Sulawesi Utara tercatat berada di peringkat terendah kedua secara nasional, dan provinsi ini berhasil meraih empat penghargaan pada ajang Championship TP2DD 2024.
Namun demikian, Andry mengingatkan bahwa tantangan inflasi berpotensi meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri akibat lonjakan permintaan pangan dan kendala distribusi, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kolaborasi antar daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jalur distribusi dan menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten II, Tahlis Gallang, menyampaikan lima aksi utama untuk pengendalian inflasi.
“Identifikasi peningkatan konsumsi, sidak pasar secara berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama antar daerah, serta analisis perilaku konsumsi masyarakat adalah langkah yang harus dilakukan secara terintegrasi,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam HLM ini. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas kanal pembayaran digital, meningkatkan penggunaan QRIS, dan mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mendorong efisiensi serta transparansi pengelolaan keuangan.
Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama, auditor utama, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan. (Win)
