MINAHASA, mediasatu.online — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama serta Sosialisasi Antikorupsi di lingkungan Pemkab Minahasa.
Kegiatan yang digelar Inspektorat Kabupaten Minahasa tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Turut hadir Ketua Paksi Sulut Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs. Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menekankan pentingnya menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa.
Menurutnya, hasil SPI dapat menjadi gambaran mengenai berbagai titik rawan korupsi sekaligus cermin bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kelemahan yang masih perlu dibenahi, baik dari sisi sistem maupun integritas aparatur.
“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.
Ia juga menyambut positif keterlibatan Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara yang dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemkab Minahasa dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Lynda meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk para kepala sekolah, untuk mencermati rekomendasi hasil SPI dan segera melakukan langkah perbaikan terhadap berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Perhatian tersebut, kata dia, terutama diperlukan pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia.
“Kiranya seluruh jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah dapat mempelajari rekomendasi hasil SPI serta menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” ungkapnya.
Menurut Lynda, kesepakatan bersama yang telah ditandatangani harus diikuti dengan implementasi nyata dan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial.
Ia berharap kolaborasi dengan Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat dilakukan secara luas melalui edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekda mengingatkan bahwa penguatan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan pembangunan budaya integritas. Menurutnya, sistem yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh aparatur yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab.
“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.
Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Minahasa untuk terus menjunjung nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lynda menegaskan, masyarakat Minahasa mengharapkan hadirnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk menjawab harapan tersebut, kepercayaan publik harus dijaga melalui komitmen bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap dan pungutan liar.
“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Lynda menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.
“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya. (Win)
