MINAHASA, mediasatu.online – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat upaya membangun pemerintahan yang berintegritas dengan menempatkan pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Komitmen tersebut menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP. Pemerintah daerah mendorong seluruh jajaran birokrasi untuk menjalankan tugas secara transparan, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, menegaskan bahwa upaya menciptakan pemerintahan yang bersih tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh pada setiap tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, semangat antikorupsi perlu menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelaksanaan tugas aparatur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga pemerintahan desa.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari seluruh lini pemerintahan. Integritas harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Lynda.
Ia menjelaskan, penguatan nilai-nilai antikorupsi juga perlu menyentuh berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, camat, lurah, hukum tua, hingga jajaran pada sektor pendidikan, kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan pelayanan air bersih dituntut untuk menjaga integritas dalam menjalankan kewenangannya.
Lynda menekankan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui berbagai dokumen administrasi maupun pencanangan zona integritas. Lebih dari itu, perubahan harus terlihat dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, harus diberikan secara profesional, terbuka, cepat dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Yang terpenting adalah bagaimana nilai integritas itu benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa juga terus mendorong jajaran aparatur agar menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan serta membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Penguatan tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin dipercaya masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pembangunan di Kabupaten Minahasa diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperluas manfaat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. (Win)
