Wakil Bupati Minahasa Hadiri Sarasehan Nasional Bahas Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Publik

MANADO, mediasatu.online – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menghadiri Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/25).

Kegiatan strategis ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang sekaligus tampil sebagai pembicara utama.

Sejumlah tokoh nasional dan daerah juga hadir memberikan materi, di antaranya Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Rektor UNSRAT Prof. Dr. Ir. Oktovian B.A. Sompie, M.Eng, Direktur Eksekutif Nagara Institute Dr. Akbar Faizal, SH, M.Si, serta Ketua Panitia Sarasehan Nasional Aditya Anugrah Moha, S.Ked, MM.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat pemahaman terkait inovasi pembiayaan pembangunan melalui instrumen keuangan modern, termasuk opsi penerbitan obligasi daerah.

Ia menilai pembahasan mengenai obligasi daerah sangat relevan, mengingat kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang tidak dapat hanya mengandalkan sumber pembiayaan konvensional.

“Sarasehan ini memberi ruang diskusi yang penting bagi pemerintah daerah untuk memahami peluang penerbitan obligasi sebagai mekanisme pembiayaan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Acara ini juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota, wakil kepala daerah, ketua DPRD se-Sulut, hingga Ketua KPU Minahasa—menandakan besarnya perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah melalui instrumen investasi publik.

Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dan panel yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah guna merumuskan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *