MINAHASA, mediasatu.online – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Kamis (19/6). Laporan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP, yang didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten III Setda Minahasa, dan Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey dalam sambutannya, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas capaian prestisius ini.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional, independen, dan objektif,” ujar Bupati RD.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan amanah yang harus terus dijaga.
“Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan tentunya berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, capaian ini sekaligus menjadi pengingat untuk terus berbenah dan menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan,” lanjutnya.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil konsolidasi menyeluruh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Minahasa. Informasi yang disajikan menggambarkan kondisi keuangan daerah secara utuh, transparan, dan akuntabel.

Bupati RD menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.
“Rekomendasi dari BPK kami nilai sebagai masukan konstruktif untuk terus memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola keuangan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Opini WTP ini juga dinilai sebagai bagian dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan prinsip good governance dan clean government. Bupati RD mengajak seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK harus terus diperkuat. Jadikan capaian ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pijakan awal untuk terus maju demi pelayanan publik yang lebih baik,” tandasnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama yang telah terjalin baik dengan BPK terus berlanjut dan membawa manfaat besar bagi pembangunan Minahasa.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati setiap langkah pengabdian kita bagi bangsa dan daerah tercinta,” tutupnya penuh harap. Advetorial