MINAHASA, mediasatu.online – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Senin, (25/8/2025) di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memonitor sekaligus menekan laju inflasi di wilayah masing-masing.
Dalam arahannya, Tomsi mengingatkan agar daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) memastikan dinas teknis bekerja lebih optimal, turun langsung ke lapangan, serta menyajikan data yang sesuai dengan kondisi riil.
Ia juga menekankan perlunya kehadiran Bulog di tingkat kecamatan untuk memperkuat pengawasan distribusi pangan, khususnya di pasar tradisional dan pedagang kecil.
Selain itu, Tomsi meminta Kementerian Perdagangan menyediakan data distribusi bahan pokok yang lebih rinci di level kabupaten dan kota. Menurutnya, informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam melakukan inspeksi pasar yang terarah dan berbasis data valid.
“Kolaborasi di tingkat daerah sangat krusial. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar, perlu ada kesepakatan formal antar pelaku usaha, misalnya melalui MoU, agar distribusi, ketersediaan stok, dan stabilitas harga bisa lebih terjamin,” tegas Tomsi.
Dalam rapat juga diungkapkan bahwa beras SPHP belum terdistribusi ke Koperasi Merah Putih, sementara stok beras premium mulai berkurang. Bahkan, harga beras yang beredar di pasaran kini dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey melaporkan bahwa pada minggu ketiga Agustus 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Minahasa justru menurun hingga -3,39%.
“Pemkab Minahasa melalui TPID terus berkomitmen menjaga kestabilan IPK maupun IHK agar tetap terkendali. Hal ini sangat penting demi menjamin ketersediaan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa akan terus bekerja maksimal untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, mengingat hal tersebut menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.
Dalam rakor ini, hadir mendampingi Bupati diantaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM (Plt. Kadis Pangan), Kepala BPKAD, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kadis Perkim, Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Kasat Pol PP, Kabag Perekonomian, dan Kabag Prokopim. (Win)
