MINAHASA, mediasatu.online – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 bagi para operator desa se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Juli 2025, bertempat di Manado Tateli Resort and Convention Center, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengajak seluruh peserta untuk mensyukuri kesempatan bertemu dalam keadaan sehat. Ia menilai workshop ini sebagai momen strategis untuk meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan desa.
“Pemerintah telah menghadirkan narasumber-narasumber berkompeten guna memperkaya wawasan para operator desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Watania menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan dana desa adalah sebuah keharusan di era sekarang. Ia menyebut sistem manual tak lagi relevan karena rawan kesalahan dan kurang efisien dibandingkan sistem berbasis digital.
“Siskeudes harus diterapkan secara digital agar proses administrasi lebih cepat, tepat, dan akurat. Digitalisasi adalah tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keakuratan data dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam program bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan. Menurutnya, pengambilan kebijakan sangat tergantung pada data yang valid.
“Jika data tidak tepat, maka keputusan pemerintah bisa salah sasaran. Oleh karena itu, akurasi data menjadi fondasi penting,” jelas Watania.
Konteks perkembangan zaman, kata Watania bahwa revolusi industri 4.0 dan 5.0, ia juga mengajak seluruh operator desa untuk terus mengasah kemampuan diri agar mampu beradaptasi dengan era otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).
“Perubahan dunia kerja sangat cepat. Jika tidak meningkatkan kompetensi, maka sulit bagi operator untuk mengelola dana desa dengan baik. Padahal desa adalah garda terdepan pembangunan,” tuturnya.
Tak hanya menyinggung soal teknis, Watania juga menggarisbawahi pentingnya peran desa dalam menjaga harmoni sosial. Ia menekankan bahwa keberagaman budaya, agama, dan adat di desa harus menjadi kekuatan untuk mempersatukan, bukan memecah belah.
“Desa adalah miniatur Indonesia. Di sana nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijaga dan dihidupkan,” pungkasnya.
Workshop ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, serta melibatkan 227 operator desa dari seluruh wilayah Minahasa. (Win)
